Pemerintah Diminta Tidak Bersikap yang Aneh-aneh

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Prof. Dr KH. Didin Hafidhuddin

Tebar Suara | Sejak Ramadhan tahun lalu, muncul ucapan-ucapan dari mulut pejabat yang akhirnya memperkeruh suasana bulan suci Ramadhan yang selama ini berjalan dengan tenang. Ucapan tersebut seperti adanya keharusan menghormati orang yang tidak berpuasa.

 

Menyikapi ucapan dengan logika terbalik semacam itu, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Prof. Dr KH. Didin Hafidhuddin menghimbau kepada pemerintah untuk tidak bersikap yang aneh-aneh.

 

"Saya menghimbau kepada penguasa jangan membuat yang aneh-aneh," ujar Kyai Didin saat mengisi kajian rutin di Masjid Al Hijri Air Mancur, Bogor, Ahad (19/6/2016).

 

Dan yang dibuat aneh-aneh itu, kata dia, kenapa hanya menimpa umat Islam, sedangkan yang lain tidak diusik. Salah satunya adalah upaya pencabutan peraturan daerah (perda) yang dianggap Islami, seperti pelarangan warung makan berjualan di siang hari Ramadhan.

 

"Saat perayaan Nyepi di Bali, itu tidak hanya warung yang harus tutup. Speaker untuk adzan juga tidak boleh nyala, kendaraan tidak boleh digunakan bahkan bandara pun ditutup. Dan selama ini, terhadap aturan di Bali itu, tidak pernah diusik. Umat Islam juga sangat menghormati aturan daerah disana," jelas Kyai Didin.

 

Menurutnya, umat Islam selama ini adalah umat yang paling toleran, sehingga tidak perlu diusik lagi masalah kerukunan ini. (SI Online) [tebarsuara.com]