Presiden RI Cuma “Petugas Partai” Mana Berani Ganti Puan Maharani

Tebar Suara | Akhirnya reshuffle Kabinet Kerja jilid II terjadi juga. Ada 13 kementrian yang berganti pimpinan, ada yang wajah baru, ada pula yang geser posisi. Sejumlah “anggur kolesom” (orangtua) juga masuk kabinet. Yang menarik, menteri PDIP sama sekali tak tersentuh. Padahal rakyat banyak berharap, Puan Maharani dicopot. Tapi sebagai Presiden RI yang hanya “petugas partai”, mana berani Jokowi mengganti anak kesayangan Ketum PDIP.

Memilih dan mencopot menteri itu memang hak prerogatif seorang presiden. Maka ketika dalam reshuffle kabinet kemarin Anis Baswedan dan Ignatius Jonan juga yang termasuk menteri tereliminasi, banyak yang kaget. Menhub Ignasius Yonan atau Mendibud Anies Baswedan jelas lebih berprestasi ketimbang Puan Maharani Menko PMK. Tapi lagi-lagi, yang lebih tahu presis prestasi mereka hanyalah Presiden Jokowi. Rakyat tahunya kan hanya lewat publikasi media massa.

Belum genap dua tahun usia Kabinet Kerja, sudah dua kali terjadi reshufle. Masalahnya, apa yang ditargetkan Jokowi belum banyak memenuhi harapan. Paling tragis, menteri hasil reshufle jilid I, tak juga banyak membawa perubahan. Buktinya, Menko Maritim Rizal Ramli si “rajawali ngepret” juga terpental. Mentri Perdagangan Thomas Lembong jalan di tempat sehingga terpaksa digeser jadi Kepala BKPM saja.

Sepertinya Jokowi lagi-lagi salah pilih. Namun demikian dia rupanya sangat yakin ungkapan “makin tua makin berminyak”, sehingga Wiranto dan Enggartiasto Lukito yang sudah termasuk “anggur kolesom” masih dipercaya jadi menteri juga. Lagi-lagi, memilih menteri itu sesuka-suka Presiden.

Paling menarik adalah, dari 13 menteri yang terreshufle, sama sekali tak menyentuh kader PDIP. Lima orang yang duduk di Kabinet Kerja, semuanya selamat sejahtera nan bahagia. Padahal rakyat menunggu, setidaknya kapan Puan Maharani menerima giliran. Sebab rakyat melihat, dia belum pantas jadi Menko PMK. Ibarat nyetir mobil, masak baru bisa bawa sedan (Sim A) sudah bawa truk gandeng (B2 Umum).

Tapi masalahnya, meski Presiden RI, Jokowi ini statusnya kan hanya “petugas partai” yang ngepos di Istana. Dengan demikian mana berani dia mengotak-atik menteri PDIP. Nambah boleh, kurangi jangan. Mau panjang ini urusan? (PKN)[tebarsuara.com]