Partai Juara Korupsi dan Pilgub DKI

Oleh: Oleh: Muslim Arbi*
Tebar Suara | Partai Juara Korupsi dan Pilgub DKI, tema yg menarik untuk di bahas di Pagi Jumat ini. Sebelumnya Penulis ucapkan Selamat Jumat Berkah di pagi ini.

Soal Partai Korupsi, Ketua Umum PDIP, Megawati Sukarnoputri pernah mengakui bahwa banyak Kader di Partai nya terlibat Korupsi, tapi lalu di pecat atau diserahlan kepada proses Hukum. Bahkan Megawati akui PDIP juara Korupsi.

KPKwatch_RI mempublikasikan porsentasi Jumlah Korupsi Partai Politik periode 2002-2014 adalah PDIP 113 Orang dengan porsentasi 369
%, GOLKAR, 73 Orang dengan porsentasi 239% DEMOKRAT 37 Orang dengan porsentasi 121%, seterusnya PAN, PKB, PPP, GERINDRA, HANURA, PBB, PKS, PKPI. Sedangkan rilis tahun 2015. Para Jawara Korupsi adalah PDIP, GOLKAR, PAN dst. Untuk tahun 2016, KPKwatch_RI belum rilis Nomor urut Jawara Partai Terkorup. Jadi untuk sementara kita pake rilis 2014-2015. Yang Jawara Terkorup adalah PDIP.

Soal penentuan pilihan Cagub untuk Pilgub DKI 2017, kelihatan nya PDIP sebagai pemenang pemilu masih menimang Calon nya. PDIP juga masih malu2 memutuskan siapa Cagub untuk maju di DKI, meski Golkar sudah mulai melirik Ahok. Memang pilihan Cagub untuk Pilgub DKI ini penuh resiko dan berat. Meski nama Ahok sering di sebut di media. Tapi karena kasus2 yang membalut Ahok yang belum tuntas di Insitusi Penegak Hukum, maka pilihan jatuh kepada Ahok sangat besar resiko nya.
Tapi bisa juga PDIP akhirnya harus memasang kan Ahok-Djarot lalu menang, dengan gambling jika Ahok Tersangka, maka Jarot yang naik sebagai Gubernur DKI juga penuh resiko dan perhitungan, dengan catatan, jika menang di Pilgub. Jika kalah, juga penuh resiko.

Apalagi, Tekanan Publik DKI, yang anggap Ahok ada Gubernur DKI bermasalah. Ahok cenderung di musuhi Warga DKI, karena ucapan, tindakan dan keputusan nya atas sejumlah hal di DKI yang menuai protes dan perlawanan. Bahkan kehadiran Ahok di sejumlah Wilayah DKI mendapat Penolakan Warga dengan keras. Meski aparat dikerahkan untuk Lindungi dan Amankan Gubernur DKI yang seringkali di juluki Gubernur Podomoro itu.

Apalagi Kasus Sumber Waras yang menurut Audit BPK sudah terang dan jelas, sehingga Ahok oleh Publik di cap sebagai Gubernur yang di Lindungi Istana, karena KPK tidak segera menetapkan nya sebagai Tersangka. Maka pilihan bagi PDIP untuk memilih Ahok sebagai Cagub DKI 2017 pasti penuh pertimbangan.

Memang, bagi PDIP untuk memenangkan Kader nya atau Calon nya sebagai Gubernur DKI pada 2017 nanti adalah sebagai upaya membangun kekuatan untuk Pemilu dan Pilpres 2019, oleh karena nya jika PDIP salah mengkalkulasi dan meleset ambil Keputusan akan fatal. Apalagi memilih dan memutuskan Ahok sebagai Cagub nya.

Maka jangan salahkan kalau Suara2 Kritis Publik dan Aktifis yang melabel Partai Juara Korupsi memilih Cagub yang juga di cap Korupsi? Apa Partai Moncong Putih itu mau di teriaki seperti itu? (tebarsuara.com)

*)Penulis merupakan Koordinator GALAK Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi, dipublikasikan oleh Repelita.