BNPT Tuding Ada 19 Pondok Pesantren Radikal di Indonesia

Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menuding ada 19 pondok pesantren yang terindikasi radikal di seluruh Indonesia.

Kepala BNPT Saud Usman menuturkan, pondok pesantren tersebut tersebar mulai dari Lampung, Serang, Jakarta, Ciamis, Cilacap, Magetan, Lamongan, Cilacap, Solo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Makassar, hingga Poso.

Saud memang tak merinci nama-nama Ponpes tersebut. Namun salah satu diduga kuat yang menyebar paham tersebut adalah Pondok pesantren pimpinan Abu Bakar Ba’asyir. “Misalnya, Al Mukmin Ngruki‎ di Solo pondok pesantrennya Abu Bakar,” kata Saud seperti dilansir dari Jawapos.

Adapula Pondok Pesantren Darussaadah, Boyolali, Jawa Tengah, tempat salah satu aktor pelaku Bom Bali 2005 bernama Salik Firdaus menuntut ilmu.‎ “Ada juga Al Ikhlas, Lamongan, Jawa Timur, Darus Syifa di Lampung, Nurul Bayan di NTB, Al Muttaqin di Cirebon,” tuturnya lagi.

“Ini yang kami profiling banyak terkait dengan kegiatan radikalisme,” ujarnya usai menjadi pembicara dalam acara diskusi di kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta Pusat, Selasa (2/2/2016).

Ia menambahkan, data tersebut masih belum final dan baru akan dibicarakan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Agama, dan ormas Islam lainnya.

Temuan BNPT ini juga telah dipaparkan di depan Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Jusuf Kalla di waktu yang berbeda. Dalam paparan di kantor Wapres, kata Saud, dikumpulkan pula ulama-ulama dan tokoh Islam.

“Dulu ada 20 (pondok pesantren). Tapi pak Wapres mengatakan yang satu tidak, jadi dihapus,” imbuhnya.

Dalam menentukan nama-nama pondok pesantren itu pun masih menemui pro kontra. Pasalnya, lanjut Saud, sebagian menganggap pondok-pondok pesantren itu memberikan pelajaran pada umumnya, namun sebagian menanggap ada ajaran-ajaran radikal di dalamnya.

Meski data BNPT ini mengandung pro dan kontra, Saud mengungkapkan BNPT sudah melihat adanya sejumlah indikasi.

“Intinya, di 19 ini kami melihat adanya keterlibatan, apakah dosennya, pengajar, atau santrinya dalam kelompok radikal. Kalau izin kan yang mencabut bukan kami. Ini warning untuk semua stakeholder terkait,” ucap Saud. (kiblat.net)