Bara Kampanye Hitam Ala Ahok

Video Kampanye Ahok

Oleh: Penulis: Beggy Rizkiansyah* 
Tebar Suara | Belum lama publik dikejutkan dengan sebuah video kampanye Paslon Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat. Pasalnya dalam salah satu adegan di video kampanye tersebut terlihat massa berdemonstrasi dengan atribut yang menyimbolkan Islam, seperti peci dan sorban dan disertai sebuah spanduk bertuliskan “Ganyang Cina”.

Persoalannya mengapa adegan tersebut perlu ditampilkan? Apa pesan sebenarnya kampanye tersebut? Meski secara umum kampanye tersebut menyampaikan pesan semua warga bersaudara, namun adegan singkat tetapi penting tersebut menyisakan kejanggalan. Video tersebut tampak menyampaikan pesan ‘rasa takut’ dari Ahok dan Djarot. Isu keberagaman dimainkan sedemikian rupa dengan menyudutkan umat Islam (yang ditampilkan dengan simbol peci dan sorban).

Tim kampanye Ahok dan Djarot menyatakan bahwa yang ditampilkan dalam video tersebut adalah fakta, yaitu peristiwa kerusuhan Mei 1998. Namun pertanyaan menyeruak, apakah kerusuhan Mei 1998 yang memang berdampak pada kerusuhan rasial didalangi dan dilakukan khusus oleh umat Islam? Kerusuhan Mei 1998 nyatanya merupakan ekses dari ketimpangan sosial yang ada. Bukan berupa isu agama apalagi dikaitkan dengan umat Islam.

Kita dapat menduga tampilnya adegan demonstrasi umat Islam dengan spanduk kalimat rasialis tersebut secara halus adalah upaya mengaitkan dengan demonstrasi belakangan ini, yang menuntut dilakukannya proses hukum terhadap kasus penistaan agama oleh Ahok. Video kampanye tersebut mencoba mengaitkan demonstrasi yang dikenal sebagai Aksi Super Damai Bela Islam 212 tersebut sebagai demonstrasi rasialis. Padahal kenyataannya, demonstrasi yang juga dihadiri tokoh tionghoa tersebut bukan hanya berlangsung damai tanpa isu rasial, tetapi juga menunjukkan solidaritas sesama manusia yang mengharukan.

Tak ayal apa yang dilakukan tim Ahok dan Djarot lewat video tersebut adalah ‘Politik Rasa Takut.’ Politik yang mengeksploitasi rasa takut masyarakat untuk keuntungan elektoral belaka. Sosiolog David Altheide (2002) menyebutkan, “fear does not just happen; it is socially constructed and then manipulated by those who seek to benefit.” Melalui media, rasa takut dapat mengarahkan orang untuk fokus dan takut pada kejahatan, ia bahkan dapat menanamkan nilai dan perspektif tertentu. Masyarakat akibatnya merasa tak aman dan merasa dapat menjadi korban. (David L. Altheide : 2003)

Dampak terbesar dari wacana ketakutan adalah mempromosikan rasa tidak teratur, (disorder), dan percaya keadaan sudah di luar kendali. Kehidupan sosial bisa menjadi lebih berbahaya jika aktor sosial mendefinisikan situasi mereka sebagai “menyeramkan” dan terlibat dalam masyarakat lewat wacana ketakutan. Ketika masyarakat sudah terfokus dalam ketakutan (dan kekalutan), mereka tak lagi mampu memilah secara rasional, informasi yang disajikan.

Penyebaran rasa takut juga ditenggarai menutupi kekurangan yang sebenarnya ada.
Ada lubang ketimpangan yang menganga di Jakarta dan di bawah pemerintahan Ahok sebagai Gubernur, ketimpangan itu semakin nyata. Penggusuran yang mengangkangi hukum dan pembangungan proyek reklamasi di Jakarta adalah simbol ketimpangan.

Di lain sisi, membangun rasa takut terhadap demonstrasi tak ayal adalah salah satu ciri dari rezim orde baru. Demonstrasi dianggap sebagai sebuah aksi subversif terhadap pemerintah. Stempel baik ekstrim kiri atau ekstrim kanan ditimpakan begitu saja kepada mereka yang terlibat demonstrasi. Di masa kini, ‘Politik Rasa Takut’ dimanfaatkan tokoh-tokoh sayap kanan di Eropa dan tentu saja Donald Trump yang sukses mengeksploitasi rasa takut akan kehadiran imigran di Amerika Serikat.

Video Kampanye Ahok Djarot yang mengobarkan rasa takut ini terasa semakin ironis, mengingat kampanye yang mereka usung adalah keberagaman. Memberi stigma buruk pada politik Islam yang disalurkan lewat demonstrasi damai adalah sinyal terhadap sikap menolak keberagaman pendapat. Terlebih Ahok pada tahun 2014 pernah menyatakan akan menembak dan membakar hidup-hidup demonstran.

Jakarta sejatinya adalah simbol keberagaman itu sendiri. Kota yang masyarakatnya berdiri di atas beragam etnis dan juga agama. Hal ini terjadi karena Jakarta sejak dahulu menjadi kota yang terbuka terutama karena jalur perdagangan. Di masa kolonial, sejak di bawah VOC, rezim kolonial telah melakukan sekat-sekat di masyarakat. Jika orang-orang eropa tinggal di dalam Kota Batavia, orang-orang Jawa menetap di perkampungan mereka di Ommenlanden (di luar batas kota Batavia). Begitu pula orang Ambon, Makassar, Mandar, Bali, Cina dan lainnya.

Masing-masing menetap di sebuah kampung yang terpisah secara etnis. Maka kita hingga saat ini, istilah Kampung Ambon, Kampung Melayu, Kampung Makassar kini di Jakarta masih dikenal, meski hanya sebatas nama tempat saja. (Niemeijer : 2012 dan Raben : 2000)

Di Ommenlanden, kampung-kampung diberikan keleluasaan untuk mengatur masyarakatnya dengan aturan masing-masing, menjadi dakwah Islam yang terus berkembang. Islam menjadi sebuah titik temu bagi masyarakat di kampung-kampung yang dipisahkan secara etnis tersebut. Perkawinan campur kerap terjadi. Orang-orang Bali yang menetap di Batavia, banyak melepas identitas adat dan agama mereka, kemudian memeluk Islam. (Remco Raben : 2000)

Islam menjadi faktor yang menentukan untuk meleburkan berbagai etnis yang ada di Batavia dan sekitarnya. Perkawinan campur karena kesamaan agama, menjadi faktor utama yang mendorong peleburan etnis-entis tersebut. Kampung-kampung yang disekat etnis tak menjadi penghalang. Sejarawan Remco Raben yang menulis soal kehidupan di Batavia menyebutkan, bahwa tidak ada friksi atau persaingan antara batas-batas etnis yang jelas antara kelompok-kelompok tersebut. Sebuah tanda ampuhnya kekuatan asimilatoris Islam. (Remco Raben : 2000)

Penelusuran sejarah justru membuktikan peran (umat) Islam dalam pembentukan, peleburan masyarakat yang beragam di Jakarta amat signifikan. Budaya yang saling silang dan memperkaya beriring sejalan dengan dakwah Islam di Jakarta sejak lama.Maka kita kenal pula budaya betawi yang banyak menerima pengaruh dari budaya lain termasuk Cina. Pun ulama-ulama betawi dikenal anti penjajahan. Maka amat absurd memberi label intoleran pada umat Islam di Jakarta.

Upaya pemojokan terhadap aksi demonstrasi umat Islam adalah sebuah upaya memecah belah yang dapat menimbulkan gejolak di masyarakat. Demonstrasi damai umat Islam seharusnya dihargai sebagai sebuah proses yang dijamin oleh undang-undang. Melakukan polarisasi terhadap masyarakat yang tengah diliputi isu sensitif tentang penistaan agama, ditambah menimpakan rakyat yang dihina dengan label rasialis adalah permainan yang berbahaya.

Kita seharusnya belajar dari masa lalu. Dari masa revolusi sosial pasca kemerdekaan yang memecah masyarakat dengan pembagian feodal – anti-feodal menyisakan tragedi yang tak terperi. Rezim orde lama yang membagi masyarakat dengan label revolusioner dan kontra revolusioner dan memompa masyarakat dengan kata-kata hiperbolis dan retorika revolusi yang akhirnya membawa petaka di tahun 1965. Kini jika demi jabatan gubernur DKI, Tim sukses Ahok rela bermain bara konflik dengan melabeli orang toleran-intoleran, rasialis, pluralis-anti kebhinekaan secara serampangan lewat kampanye hitam, maka hal itu adalah bencana. Tak cukupkah melakukan penistaan agama demi sebuah jabatan gubernur belaka?

Kini sebuah pertanyaan besar kini menggelayuti strategi kampanye yang dilakukan oleh tim Ahok dan Djarot. Keberagaman manakah yang mereka maksud, jika justru isi kampanyenya adalah memojokkan umat Islam dan berpotensi memecah belah masyarakat? Keberagaman macam apa yang dimaksud, jika berbeda pendapat yang disalurkan lewat demonstrasi saja dianggap intoleran?Kampanye hitam seperti ini hanya semakin menyiratkan bahwa keberagaman yang dikoarkan hanyalah sebatas komoditas belaka.

*) Penulis merupakan pegiat komunitas Jejak Islam untuk Bangsa (JIB)