Masalah Calon Independen KPU Aceh Tidak Bisa Mengatur

Acara sosialisasi tahapan pemilu di Banda Aceh, Kamis (9/6).

Tebar Suara | Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay, mengatakan pihaknya tak bisa mengatur pemilihan kepala daerah di Aceh. Pasalnya Aceh memilik qanun sendiri dalam memilih pemimpin lima tahun sekali itu.

"Kami tidak bisa ikut campur terlalu jauh dalam hal persyaratan calon indenpenden yang ditentukan DPRA, karena itu menjadi wewenang penuh DPRA. Saya tidak mau terlalu jauh untuk berkomentar," kata Hadar Nafis, usai mengisi acara sosialisasi tahapan pemilu di Banda Aceh, Kamis (9/6).

Hadar mengaku memang ada undang-undang yang sedang dibahas. Tapi tidak mengatur tentang calon independen. Tapi ada sifat antisipatif yang dibuat agar tidak menjadi sumber konflik yang mengakibatkan ketegangan konflik di tingkat bawah.

"Tapi sekali lagi kami tidak punya otoritas ikut campur dalam hal ini karena memang di dalam undang-undang Pemerintah Aceh itu diatur bahwa aturan pelaksanaan pilkada harus melalui qanun. Jadi yang diperlukan adalah upaya untuk saling memahami peraturan yang perlu disingkronkan," ujarnya

Selain itu, dirinya menambahkan, KPU sudah menyiapkan draf PKPU untuk daerah-daerah yang memiliki peraturan khusus termasuk Aceh, tapi tidak mengatur sampai detail seperti itu, namun ada hal-hal yang sifatnya khusus yaitu harus bergandengan dengan PKPU Nomor 9 tahun 2012 yang akan diperbaiki.

"Kekhususan tersebut hal-hal yang prinsipnya yang ada di undang – undang Pemerintah Aceh tahun 2006, dimana para calon disyaratkan dapat menjalankan syariah, dan membaca Alquran dengan baik. Pencalonnyan 12 persen kursi dan 12 persen suara dari partai politik kemudian penghitungan tiga persen dari jumlah penduduk. Kalau syarat-syarat ini memang sudah di atur dalam UUPA," ungkapnya.(ajnn.net) [tebarsuara.com]