Turki Gelar Referendum Perubahan Sistem Politik Turki

Recep Tayyip Erdoğan, Bersama rkayat Turki Saat Kampanye

Tebar Suara | Pemmerintah Turki memberikan kesempatan kepada rakyatnya untuk memberikan suara pada sebuah referendum yang di gelar hari ini, Minggu (16/4). Dimana referendum tersebut dapat memberi perluasan kekuasaan baru kepada Presiden Tayyip Erdogan dan referendum ini disebut-sebut sebagai perubahan paling radikal pada sistem politik negara tersebut dalam sejarah modernnya.

Jajak pendapat sendiri telah menunjukkan keunggulan tipis bagi suara “Ya” sebagai tanda dukungan bagi referendum yang akan menggantikan demokrasi parlementer Turki dengan sebuah kepresidenan yang berkuasa penuh dan memungkinkan Erdogan berada di tampuk kekuasaan hingga sedikitnya tahun 2029 mendatang.

Disisi lain, hasil referendum juga diperkirakan akan membentuk hubungan yang renggang antara Turki dengan Uni Eropa (UE). Negara anggota NATO sendiri telah meredam arus migran, dimana mereka kebanyakan pengungsi datang akibat dari perang-perang yang berkecamuk di Suriah dan Irak, masuk ke wilayah blok itu.

Tetapi, Erdogan menyatakan ia mungkin mengkaji ulang persetujuan itu setelah pemungutan suara pada referendum tersebut.

Sebanyak 55 juta orang berhak memberikan suara di sedikitnya 167.140 tempat pemungutan suara di seantero negeri, yang buka pukul 7.00 pagi waktu setempat (pukul 11.00 WIB) di bagian Timur negara itu dan tutup pada pukul 17.00 waktu setempat (pukul 21.00 WIB). Para pemilih Turki di luar negeri sudah memberikan suara mereka.

Referendum sendiri telah memecah Turki. Erdogan dan pendukungnya mengatakan perubahan-perubahan sangat penting sebagai upaya untuk mengamandemen konstitusi yang berlaku saat ini, menghadapi tantangan politik dan keamanan yang negara itu hadapi, dan menghindari pemerintahan-pemerintahan koalisi yang rentan seperti terjadi di masa lalu.

kau oposisi menyebut jika referendum itu adalah salah satu upaya menuju pemerintahan yang dipimpin oleh penguasa otoriter di sebuah negara dimana sekira 40 ribu orang telah ditangkap dan 120 ribu dipecat dalam penumpasan menyusul kudeta gagal pada Juli tahun lalu.

Selain itu referendum tersebut juga itu mengundang kritik dari para sekutu Turki di Barat dan kelompok-kelompok HAM.

Dimana saat ini hubungan antara Turki dan Eropa telah mencapai titik nadir terendah selama kampanye referendum ketika negara-negara anggota UE, termasuk Jerman dan Belanda. Belanda melarang para Menteri Turki melakukan kampanye guna mencari dukungan bagi perubahan-perubahan tersebut.

Erdogan dengan ketus menyebut jika larangan-larangan itu sebagai “tindakan Nazi” dan mengatakan Turki dapat mempertimbangkan kembali hubungan dengan UE setelah bertahun-tahun mengupayakan untuk menjadi anggota blok itu.

Dalam sebuah kampanye jelang referendum, Erdogan sempat menggelar empat rapat umum di tempat terpisah di Istanbul, Turki, pada rapat tersebut dia mendesak para pendukung dalam jumlah besar untuk memberikan suara.

“16 April akan menjadi titik balik bagi sejarah politik Turki… Setiap suara yang Anda berikan besok akan menjadi batu lompatan dari kebangkitan kembali kita,” kata Endorgan.

“Waktunya hanya tinggal beberapa jam lagi dari sekarang. Ajak semua teman Anda, keluarga, sahabat-sahabat dan bergerak menuju tempat pemungutan suara,” tambah dia.

Erdogan dan Partai AK yang berkuasa, dipimpin Perdana Menteri Binali Yildirim, telah mendapat dukungan penyiaran dari Media untuk meraih dukungan dalam pemungutan suara di referendum itu, dengan menyisihkan Partai Rakyat Republik (CHP) dan Partai Demokratik Rakyat (HDP) yang didukung Kurdi.[]
___________________
[Sumber: Aktual.com]